PantauKorupsi
Editorial

Statistik

Indonesia di dunia: Indeks Persepsi Korupsi

Persepsi tingkat korupsi sektor publik menurut penilaian ahli dan pelaku usaha. 0 = sangat korup, 100 = sangat bersih.

Skor CPI Indonesia 2025
34/100
turun 3 poin dari 2024 (37)
Peringkat dunia 2025
109 dari 182
2024: peringkat 99 dari 180
Rata-rata global 2025
42,5
Indonesia 8,5 poin di bawah rata-rata
Skor tertinggi sejak 2012
40
tahun 2019, peringkat 85

Skor CPI 2012–2025

Skor CPI (0–100): Indonesia, Rata-rata Asia Pasifik, Rata-rata global
Tabel data
TahunIndonesiaPeringkatAsia PasifikGlobal
202534109 / 18244,842,5
20243799 / 18044,542,7
202334115 / 18044,543
202234110 / 18045,143
20213896 / 18045,143,3
202037102 / 18045,343,3
20194085 / 18044,943,2
20183889 / 18044,443,1
20173796 / 18044,443,1
20163790 / 17643,943
20153688 / 16842,642,6
201434107 / 17542,743,3
201332114 / 1774342,7
201232118 / 17642,643,3

ASEAN & Timor-Leste 2025

Skor CPI; angka di kiri adalah peringkat dunia.

  1. 3.Singapura84
  2. 31.Brunei Darussalam63
  3. 54.Malaysia52
  4. 73.Timor-Leste44
  5. 81.Vietnam41
  6. 109.Indonesia34
  7. 109.Laos34
  8. 116.Thailand33
  9. 120.Filipina32
  10. 163.Kamboja20
  11. 169.Myanmar16

Sumber: Transparency International · CC BY-ND 4.0 · data diambil 21 Oktober 2026 dari berkas sumber · sha256 543a2ad438c4…

Penindakan korupsi oleh KPK, 2004–2026

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK per tahun menurut tahap, jenis perkara, jabatan pelaku, instansi, dan wilayah. Hanya perkara yang ditangani KPK; perkara di Kejaksaan dan Kepolisian tidak termasuk.

Penyidikan 2025
116
2024: 154
Inkracht 2025
87
putusan berkekuatan hukum tetap
Total penyidikan 2004–2026
1.827
termasuk 2026 (Per-Maret 2026 | TW I)
Total eksekusi 2004–2026
1.372
putusan yang telah dieksekusi

Tahap penanganan per tahun, 2004–2025

2026 tidak digambar karena datanya masih parsial (Per-Maret 2026 | TW I); angkanya ada di tabel.

Jumlah perkara: Penyelidikan, Penyidikan, Inkracht
Tabel data (semua tahap)
TahunPenyelidikanPenyidikanPenuntutanInkrachtEksekusi
2026*3545292018
2025701161158778
2024731549091108
2023127161129113124
2022113120133141101
2021119108888789
2020111917592108
2019142145153142136
2018164199151109113
20171231211038483
20169699767181
20158757623838
20148058504548
20138170414044
20127748362832
20117839403434
20105440323436
20096737323737
20087047352324
20077024191923
20063627231413
200529191754
2004232200

* data parsial: Per-Maret 2026 | TW I

RincianTotal dihitung dari angka per tahun. Di halaman sumber, kolom JUMLAH beberapa baris (mis. wilayah Pemerintah Pusat dan Sumatera) tidak sama dengan penjumlahan angka per tahunnya.

Jenis perkara

total 1.827
  1. Gratifikasi/Penyuapan1.132
  2. Pengadaan Barang/Jasa/KN450
  3. Pungutan/Pemerasan80
  4. TPPU66
  5. Penyalahgunaan Anggaran57
  6. Perizinan28
  7. Merintangi Proses KPK14

Profesi/jabatan pelaku

total 1.996
  1. Swasta521
  2. Eselon I, II, III dan IV458
  3. Anggota DPR dan DPRD371
  4. Lain-lain284
  5. Walikota/Bupati dan Wakil183
  6. Kepala Lembaga/Kementerian43
  7. Hakim33
  8. Gubernur31
  9. Pengacara19
  10. Korporasi19
  11. Jaksa16
  12. Komisioner8
  13. Polisi6
  14. Duta Besar4

Instansi

total 1.820
  1. Pemkab/Pemkot694
  2. Kementerian/Lembaga567
  3. Pemerintah Provinsi228
  4. BUMN/BUMD209
  5. DPR RI91
  6. Komisi31

Wilayah

total 1.835

Wilayah menurut KPK berupa kelompok pulau/pemerintah pusat, bukan provinsi.

  1. Pemerintah Pusat585
  2. Jawa564
  3. Sumatera390
  4. Kalimantan106
  5. Sulawesi66
  6. Papua51
  7. Maluku28
  8. Kepulauan Nusa Tenggara26
  9. Bali9
  10. Malaysia7
  11. Singapura3

Sumber: Statistik Penindakan, Komisi Pemberantasan Korupsi · Per-Maret 2026 | TW I · diambil 21 Oktober 2026 · sha256 e3e9ce8437b9…

Provinsi hingga kab/kota: Survei Penilaian Integritas KPK

Indeks integritas instansi: risiko korupsi menurut pegawai, pengguna layanan, dan ahli. Makin tinggi makin baik. Kategori KPK: Rentan < 73, Waspada 73–77,9, Terjaga ≥ 78.

Tidak ada indeks korupsi resmi per wilayah. SPI mengukur integritas dan risiko korupsi di instansi pemerintah daerah (pemprov, pemkab, pemkot), bukan jumlah perkara atau perilaku penduduk di wilayah itu. Skor rendah berarti risiko korupsi instansi tinggi menurut survei, bukan bukti tindak pidana.

Tahun
Indeks integritas nasional 2025
72,32
skala 0–100, makin tinggi makin baik
Pemerintah provinsi per kategori
  • terjaga1
  • waspada6
  • rentan31
Pemerintah kab/kota per kategori
  • terjaga48
  • waspada156
  • rentan305

Pemerintah provinsi 2025

  • ●Terjaga(≥ 78)
  • ▲Waspada(73–77,9)
  • ■Rentan(< 73)

Klik nama provinsi untuk melihat kab/kota di provinsi tersebut.

  1. 1.●79,40
  2. 2.▲77,16
  3. 3.▲75,38
  4. 4.▲75,23
  5. 5.▲74,61
  6. 6.▲73,22
  7. 7.▲73,14
  8. 8.■72,56
  9. 9.■72,25
  10. 10.■72,04
  11. 11.■71,85
  12. 12.■71,72
  13. 12.■71,72
  14. 14.■71,09
  15. 15.■71,08
  16. 16.■69,88
  17. 17.■69,78
  18. 18.■69,39
  19. 19.■68,58
  20. 20.■68,09
  21. 21.■68,08
  22. 22.■68,00
  23. 23.■67,27
  24. 24.■67,19
  25. 25.■66,70
  26. 26.■66,56
  27. 27.■66,55
  28. 28.■66,40
  29. 29.■65,46
  30. 30.■65,26
  31. 30.■65,26
  32. 32.■64,93
  33. 33.■62,16
  34. 34.■62,01
  35. 35.■61,83
  36. 36.■61,79
  37. 37.■61,73
  38. 38.■60,15

Pemerintah kab/kota 2025 — seluruh Indonesia

0 pemerintah daerah; peringkat nasional. Peringkat dihitung dalam cakupan yang dipilih.

Memuat…

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi · Informasi publik · data diambil 21 Oktober 2026 dari berkas sumber

Beberapa pemerintah daerah tidak memiliki kode wilayah di data KPK; data tersebut tetap ditampilkan dengan nama instansinya. Jumlah provinsi bertambah dari 34 menjadi 38 seiring pemekaran Papua (data per provinsi baru tersedia sejak 2024).

Registry perkara platform ini

0 perkara · estimasi kerugian tercatat Rp0 · diperbarui —

Perkara per tahun peristiwa

Belum ada data.

    Status hukum terkini tersangka/terdakwa

    Belum ada data.

      Perkara per sektor

      Belum ada data.

        Perkara per wilayah

        Belum ada data.

          Metodologi registry

          Cakupan
          Hanya perkara yang telah dikurasi dan dipublikasikan editor. Bukan representasi seluruh perkara korupsi nasional.
          Batasan
          Data dapat tertinggal dari perkembangan perkara terbaru. Lihat halaman metodologi.
          Dasar kerugian
          Estimasi kerugian sesuai sumber yang dirujuk; dapat berbeda dengan putusan akhir.
          Dasar status
          Status hukum terbaru per pihak terdakwa/tersangka dalam perkara, bukan per orang.
          Dasar tahun
          Tahun dihitung dari tanggal awal dugaan peristiwa (incident_start).